TRAWL MEDIA INDONESIA - Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra, menghadiri rapat penyampaian jawaban atas pandangan umum anggota DPRK Aceh Tamiang terhadap pelaksanaan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRK, Selasa(5/6/24) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Pj. Bupati Asra menanggapi beberapa poin yang dibahas oleh anggota DPRK, di antaranya:
Pj. Bupati Asra menjelaskan bahwa kendala dalam pengadaan obat hingga tidak terealisasi 100% dikarenakan beberapa faktor. Pertama, dalam E-Catalog, ada jenis item obat yang penyedianya hanya satu perusahaan dan harus menyuplai seluruh permintaan dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Kedua, setelah waktu kontrak berjalan dan hampir berakhir masa kontrak dan masa tahun anggaran, distributor menginformasikan penyedia (Pabrikan) tidak menyanggupi ketersediaan barang 100% karena ketidaktersediaan bahan baku.
Hal ini mengakibatkan usulan kebutuhan yang sudah direncanakan terganggu.
Menanggapi persoalan stunting di wilayah kerja Puskesmas Sekerak, Pj. Bupati Asra mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk penanggulangannya, di antaranya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik.
Selain itu, pihaknya juga melakukan intervensi spesifik kepada keluarga balita stunting dengan memberikan bantuan makanan tambahan dan pendampingan kesehatan.
Pj. Bupati Asra sepakat dengan pandangan umum dari Fraksi Partai Aceh yang menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas pada saat perencanaan anggaran.
Dirinya menjelaskan bahwa selama ini, dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran, pihaknya selalu mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD.
"Untuk itu, sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar kita dapat menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan", ujarnya.
Penyerapan Anggaran Tahun 2023
Pj. Bupati Asra menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2023 mencapai Rp 1.204.442.908.824,95 atau 94,91 persen dari total anggaran belanja.
Dirinya merincikan bahwa realisasi tersebut meliputi belanja operasional 69,16 persen, belanja modal 11,21 persen, belanja tidak terduga 0,002 persen, dan transfer berupa transfer bagi hasil ke desa sebesar 19,63 persen.
Mengenai pendataan pengelolaan barang milik daerah pada SKPK, Pj. Bupati Asra mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan optimalisasi barang milik daerah sehingga lebih berdaya guna terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Terkait pembangunan infrastruktur, Pj. Bupati Asra menekankan bahwa pihaknya akan lebih fokus pada kualitas dan mutu daripada sekedar kuantitas.
Penutup
Pj. Bupati Asra mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRK atas apresiasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.
Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023 dan berharap dapat diperbaiki bersama.**(tz)
